Dalam Industri Musik, Collective Agreement Adalah Kunci.

Author Fesmi 07 February, 2021


JAKARTA, Suaramerdekajkt.Com —
Seberapa penting dan esensialnya posisi collective agreement, atau keberadaan hukum positif yang mengatur semua persoalan industri musik, dan pelakunya dewasa ini? Terutama dalam dinamika ekosistem industri musik Indonesia kiwari?

Serta bagaimana posisi sertifikasi musik di Indonesia? Dan kaitannya dengan standar honor musisi di Indonesia?

Dalam webinar DIKSI #05: Sertifikasi Musik, Keperluannya dan Kaitannya Dengan Standar Honor, dikaji dengan sangat mendalam sekali.

Candra Darusman, sebagai moderator cum Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) menjelaskan, keberadaan marathon webinar ini, merupakan bagian dari ikhtiar FESMI meningkatkan kualitas anggota FESMI, serta menemukan persoalan di dalamnya.

“Salah satu cara dan kunci terbaik memecahkan sebuah persoalan adalah mengetahui sumber permasalahannya, untuk Itu webinar ini hadir,” kata Candra Darusman, Rabu (28/10/2020).

Webinar yang menghadirkan tiga pembicara kunci, yaitu Mattias QVarsell, dari Swedish Musucians Union atau Musikerforbundet, Tamam Husein dan Sofyan Ali, itu menghasilkan simpulan jika keberadaan collective agreement, atau hukum positif, sebagai Undang-undang, tidak dapat ditawar lagi.

Sebagaimana diceritakan Mattias, Musikerforbundet di Swedish mempunyai 3000 an anggota. Yang terdiri dari musisi, sound enginerlighting person, dan profesi terkait.

Dan sebagian besar anggotanya adalah pegawai paruh waktu atau freelance. “Sehingga posisinya sangat lemah di hadapan UU Ketenaga Kerjaan, ” kata Mattias sembari menambahkan Musikerforbundet mengorganisir 20 persen dari jumlah keseluruhan musisi di Swedish.

Mengetahui posisinya yang sangat lemah di hadapan UU Ketenaga Kerjaan itulah, mereka mendesak pembentukan collective agreement, atau UU yang mengatur segala hak dan kewajiban anggota dan pelaku di ekosistem dunia musik Swedish.

“Jadi ini menjadi semacam kesepakatan kolektif yang diundangkan, dan semua terikat di dalamnya,” katanya lagi. Nah, via collective agreement, atau UU itulah musisi dan pelaku industri musik Swedish memperjuangkan hak

Dan UU ini dibangun bersama atas kesepakatan organisasi para pekerja musik seperti Musikerforbundet, perusahaan besar seperti radio dan TV, dan politisi. Turunannya, setelah semua peraturan diundangkan, semua terikat di dalamnya.

“Jika kita melanggar UU ini, berarti kita melanggar hukum, dan bisa dituntut di muka Pengadilan. Nanti Hakim yang akan menentukan pinalti yang kita terima,” kata Mattias.

UU itu diantaranya meliputi honor musisi yang rigid berdasarkan kualifikasi tertentu, termasuk sistem kontrak kerja, sistem kerja lembur, hingga asuransi kecelakaan sampai kematian, selama proses produksi musik, hingga konser musik di mancanegara, di atur semua.

“Bahkan untuk dunia Teater dan Orkestra, UU nya bisa setebal 200 halaman,” kata Mattias lagi.

Lalu siapa yang menentukan standar honor seorang musisi di Swedia? Kesepakatan antarmusisi dan pekerja, berdasarkan standar terendah yang sudah ditentukan negara c.q UU. Dan biasanya, musisinya telah memiliki sertifikasi. Sehingga profesi atau keahliannya bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga semua aturan mainnya menjadi sangat jelas di Swedia. Tidak serba gelap seperti di Indonesia. Yang sistem pembayaran ke artis atau musisinya sak enak udele. Dengan jam kerja yang juga absurd. Terlebih tidak ada asuransi kesehatan untuk perlindungan musisi di negara ini. Apalagi asuransi kematian.

Tamam Husein.

Berdasarkan keprihatinan itulah, sertifikasi profesi musisi menurut Tamam Husein sangat penting sekali. Bukan semata demi menghadapi ASEAN Free Trade Area, tapi sekaligus meningkatkan kualitas pelaku di industri Itu sendiri.

“Meski keberadaan sertifikasi belum wajib. Tapi sangat penting, jika ada musisi yang mau bekerja di wilayah ASEAN, harus memiliki sertifikasi ini,” kata Tamam Husein.

Berangkat dari pemahaman itulah, menurut Tamam Husein, keberadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Yang diinisiasi Depnaker menjadi sangat penting.

Karena SKKNI menjadi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

SKKNI, imbuh dia, dikembangkan via konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja. “Termasuk di dalamnya dunia musik,” katanya lagi.

SKNNI ditambahkan Tamam Husein, adalah acuan pelaksana uji kompetisi. Yang mengeluarkan LSP, (Lembaga Sertifikasi Profesi). Meski esensinya menurut Tamam Husein,”Yang bisa menguji kemampuan seseorang adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain”.

Sayangnya, ditambahkan Candra Darusman, di Indonesia sampai detik ini, belum diberlakukan sertifikasi, untuk musisi yang bekerja di Indonesia.

Sofyan Ali.

Menurut Sofyan Ali, sebagai promotor musik yang kenyang melakukan kerjasama kreatif dengan banyak nama besar di industri musik. Nasib pekerja musik di Indonesia dapat tertolong peruntungannya, jika pelakunya memiliki Serikat.

“Harusnya kita memiliki union, yang bisa memberikan manfaat kerja di dunia musik. Meski sayang, saat ini responnya kurang,” katanya sembari menambahkan, sertifikasi harus dilakukan musisi sendiri, atau senimannya langsung, yang membentuk Dewan Musik.

“Bukan Pemerintah. Kementerian Pariwisata, isinya bukan orang musik apalagi musisi, jadi (tidak mengusai persoalan). Banyak pakar Musik di Indonesia, seperti mas Candra (Darusman) dan Taman (Husein). Kalau Pemerintah ikut campur malah kurang tepat. Seniman malah akan berhenti,” kata Sofyan Ali sembari menambahkan,
posisi manajer musik di Indonesia nyaris tidak berfungsi.

“Mosok Manajer kerjanya hanya angkat-angkat sepatu. Tidak tahu fungsi dan kerja yang sebenarnya,” imbuh dia.

Oleh karenanya, masih menurut Sofyan Ali, Dewan Musik harus berperan aktif yang mengeluarkan sertifikasi musik, dan solusi aktif lainnya.

Karena musisi perlu makan dan hidup. “Makanya union perlu memberikan kerja dan makan kepada mereka. Nah, dari sini Pemerintah hadir, dengan memberikan ijin pemanggungan dll. Union harus menyediakan tempat latihan musik. Dan lounch atau tempat bermain musik. Mosok kita kalah dengan Philipina. Meski skill nya biasa saja, tapi mereka bisa kerja keliling dunia,” imbuh dia.

Keberadaan iklim musik di Indonesia makin parah, karena menurut Sofyan Ali, industri TV mengambil peran yang keliru.

“Keberadaan TV salah kaprah, yang menyiarkan langsung konser musik di TV. Yang akhirnya, membunuh musisi Itu sendiri. Karena publik sudah biasa menonton mereka, free di TV,” katanya.

Meski sejatinya, di Indonesia, sampai kini, masyarakatnya sangat haus hiburan. Jadi musik bergenre apapun, pasti laku dijual. Meski sayangnya, pola kerjanya masih person to person, bukan union.

“Jadi union harapannya dapat menghidupkan ekosistem industri musik,” tekannya.

Kalau union musik berdiri, imbuh dia, Insya Allah musisi bisa hidup. Pemerintah hanya mengeluarkan ijin pementasan. Program kerja disusun union. “Intinya, dari musik kembali ke musik. Karena union mempersatukan musik yang mempunyai ikatan untuk melanjutkan hidup,” katanya lagi.

Pendapat Sofyan Ali mendapat tentangan dari Johny Maukar. Menurut Maukar, keterlibatan Pemerintah hanya sebagai fasilitator. Sedangkan yang menyusun peraturan sertifikasi adalah para akademisi, praktisi musik dan musisi. Juga pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Intinya tidak ada campur tangan Pemerintah dalam uji kompetisi. Pemerintah hanya fasilitator, ” kata Maukar, sembari menambahkan, sampai saat ini, negara telah mengeluarkan 900 an sertifikasi musik.

Dalam bahasa Candra Darusman,”Campur tangan Pemerintah harus secukupnya,” tekannya sembari menghimbau musisi dan pekerja musik terkait sebaiknya berhimpun di FESMI. Karena, “Kalau tidak kolektif, berhimpun, (berorganisasi), bisa menjadi pressure groups,” pungkasnya. (Benny Benke-69).